Polda Babel Ungkap 11 Kasus Penyalahgunaan BBM Subsidi, 15,6 Ton Diamankan Dan 17 Tersangka Dijerat Hukum
INDONESIAPRIME.NET, BABEL - Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Bangka Belitung berhasil mengungkap serangkaian kasus penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Dalam pengungkapan selama dua pekan terakhir, polisi mengamankan sebanyak 15,6 ton BBM serta menetapkan 17 orang sebagai tersangka.
Pengungkapan tersebut disampaikan Dirreskrimsus Polda Babel Kombes Pol Dwi Agung Setiyono, didampingi Kasubdit Tipidter dan Kasubbid Penmas Bid Humas Polda Babel, Rabu (4/11/2026).
Dwi Agung menjelaskan, pihaknya berhasil mengungkap 11 laporan polisi (LP) terkait penyalahgunaan BBM bersubsidi. Dari jumlah tersebut, empat laporan ditangani Ditreskrimsus Polda Babel, sedangkan tujuh lainnya berhasil diungkap oleh polres jajaran.
“Dari 11 laporan polisi, kami menetapkan 17 orang tersangka yang harus bertanggung jawab secara hukum. Khusus untuk Ditreskrimsus Polda Babel sendiri, dari empat laporan yang diungkap, ada delapan tersangka yang berhasil kami amankan,” ujar Dwi Agung di Gedung Ditreskrimsus Polda Babel.
Ia menambahkan, total barang bukti BBM bersubsidi yang berhasil disita mencapai 15.622 liter atau sekitar 15,6 ton. Pengungkapan ini menjadi bagian dari upaya kepolisian dalam menindak praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi yang merugikan masyarakat.
Dwi Agung merinci, Ditreskrimsus Polda Babel melakukan pengungkapan di empat lokasi berbeda. Lokasi pertama berada di Jalan Padang Pasir, Pangkalan Baru, Bangka Tengah, pada 27 Oktober dengan tersangka berinisial SA. Lokasi kedua di Jalan Pattimura, Desa Rebo, Sungailiat, Kabupaten Bangka, dengan tiga tersangka, yakni SU sebagai penampung serta AH dan EA sebagai pengerit.
Pengungkapan ketiga dilakukan di kawasan Kacang Pedang, Gerunggang, Pangkalpinang, dengan tersangka H yang berperan sebagai penampung. Sementara itu, lokasi keempat berada di Jalan Lintas Timur, Selindung, Gabek, Pangkalpinang. Di lokasi ini, polisi mengamankan delapan ton BBM jenis biosolar serta tiga tersangka, yakni AG, seorang nelayan yang mengambil BBM di SPBN, bersama AN dan IR yang berperan sebagai pengerit.
“Untuk tiga kasus di Bangka Tengah, Bangka dan Kacang Pedang, modusnya serupa. Para pelaku membeli BBM bersubsidi secara berulang, kemudian menjualnya kembali dengan harga tinggi,” jelasnya.
Dwi Agung menyebutkan, pengungkapan kasus di Selindung, Pangkalpinang, merupakan yang terbesar dan dilakukan pada Senin sebelumnya. Penindakan tersebut berawal dari respons cepat kepolisian terhadap keluhan nelayan yang mengalami kesulitan mendapatkan BBM di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN). Setelah dilakukan penyelidikan, polisi menemukan adanya praktik penimbunan biosolar yang seharusnya menjadi jatah nelayan hingga mencapai delapan ton.
Lebih lanjut, Dwi Agung mengungkapkan bahwa para pelaku menjalankan aksinya menggunakan kendaraan roda empat yang telah dimodifikasi. Mereka menggunakan sejumlah barcode QR Code MyPertamina berbeda serta memalsukan atau mengubah pelat nomor kendaraan untuk melakukan pengisian BBM bersubsidi secara berulang.
“Saat ini, kami masih mendalami kepemilikan barcode tersebut untuk membongkar jaringan yang lebih luas,” ungkapnya.
Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Para tersangka terancam pidana penjara paling lama enam tahun dan denda maksimal Rp60 miliar.
Dwi Agung menegaskan, kepolisian akan terus melakukan pendalaman terhadap kasus tersebut guna mengungkap kemungkinan adanya jaringan penyalahgunaan BBM bersubsidi yang lebih luas. Ia juga mengingatkan agar BBM bersubsidi digunakan sesuai peruntukannya demi menjaga hak masyarakat yang membutuhkan. “Para pelaku terancam hukuman pidana penjara paling lama enam tahun serta denda maksimal hingga Rp60 miliar,” pungkasnya.
