BREKING NEWS

Sorotan Proyek SMPN 11 Pangkalpinang: APD Tak Digunakan, K3 dan Pengawasan Dipertanyakan

INDONESIAPRIME, PANGKALPINANG — Proyek pembangunan gedung baru SMP Negeri 11 Pangkalpinang di bekas kawasan Terminal Selindung, Kecamatan Gabek, kini menjadi perhatian publik. Hal ini menyusul temuan tim investigasi media yang menduga sejumlah pekerja mengabaikan kewajiban menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) di lokasi pengerjaan.
 
Pemantauan langsung dilakukan pada Selasa, 29 September 2026, sekitar pukul 14.00 WIB. Saat itu, aktivitas konstruksi terlihat berjalan, namun sejumlah pekerja tampak tidak dilengkapi perlengkapan keselamatan yang wajib digunakan.
 
Beberapa pekerja bahkan terlihat bekerja mengenakan sandal jepit. Selain itu, helm pelindung maupun sarung tangan yang menjadi perlindungan dasar juga tidak dipakai. Kondisi ini ditemukan pada proyek yang sepenuhnya dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
 
Nilai kontrak pembangunan sekolah ini mencapai Rp2.185.500.000 atau setara Rp2,18 miliar. Angka tersebut tercantum dalam dokumen perjanjian kerja yang menjadi dasar sah pelaksanaan kegiatan.
 
Dokumen yang ditelusuri mencantumkan nomor kontrak 002/SP/PPK/DIKBUD/APBD/VIII/2026, bertanggal 18 Agustus 2026. Pekerjaan ini dilaksanakan oleh CV Prima Mandiri Utama sebagai pihak kontraktor pelaksana.
 
Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ditetapkan selama 130 hari kalender. Setelah pembangunan selesai, masa pemeliharaan bangunan diatur selama 180 hari kalender sesuai ketentuan yang telah disepakati kedua belah pihak.
 
Penggunaan APD bukan sekadar urusan kelengkapan atau kebiasaan pekerja. Dalam setiap kegiatan konstruksi, penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan kewajiban hukum yang harus dijunjung tinggi sejak proyek dimulai hingga selesai.
 
Namun, kenyataan yang terlihat di lapangan justru berbeda. Beberapa pekerja berada di area kerja yang berisiko tanpa perlindungan dasar yang seharusnya menjadi syarat mutlak keberadaan di lokasi proyek.
 
Kondisi ini memunculkan pertanyaan mendasar. Sejauh mana Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) serta standar K3 benar-benar dijalankan di lapangan pada proyek yang bersumber dari dana publik tersebut?
 
Secara umum, alokasi anggaran untuk penerapan K3 dan SMKK dihitung berdasarkan tingkat risiko serta kerumitan pekerjaan. Namun, besaran alokasi maupun bukti realisasi anggaran tersebut secara khusus pada proyek SMP Negeri 11 ini belum dapat dipastikan dari data yang tersedia sejauh ini.
 
Masyarakat berhak mengetahui kejelasan hal tersebut. Diperlukan penjelasan terbuka dari pihak pelaksana maupun instansi pembina mengenai bagaimana standar keselamatan diterapkan serta bentuk pengawasan yang dilakukan selama pekerjaan berlangsung.
 
Ketika tim media menanyakan keberadaan pengawas maupun perwakilan kontraktor di lokasi, salah seorang pekerja mengaku tidak mengetahui keberadaan mereka saat pemantauan berlangsung. Jawaban tersebut semakin mempertegas keraguan terhadap mekanisme pengawasan yang seharusnya berjalan secara berkelanjutan.
 
Proyek ini sebelumnya telah dihadiri pejabat tinggi daerah pada acara peletakan batu pertama. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung bersama Wali Kota Pangkalpinang turut hadir, menandakan bahwa pembangunan fasilitas pendidikan ini memiliki arti penting bagi pemerintah daerah.
 
Di balik seremoni tersebut, aspek keselamatan para pekerja yang membangun gedung pendidikan ini kini menjadi hal yang tidak boleh diabaikan. Kualitas bangunan dan keselamatan selama proses pengerjaan adalah dua aspek yang tidak dapat dipisahkan.
 
Hingga naskah ini disusun, tim investigasi masih berupaya meminta tanggapan resmi dari CV Prima Mandiri Utama serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang. Ruang hak jawab dan koreksi tetap dibuka bagi semua pihak sesuai prinsip keberimbangan serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

(Tim/H2)
KABAR NASIONAL
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
Read Documentation